Kab Tangerang – Guys, dengerin ini! Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang lagi diguncang isu panas. Mereka saling lempar tanggung jawab soal pembelian lahan buat RSUD Tigaraksa yang ternyata kebanyakan dan bermasalah. Jujur, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) udah nunjukin ada yang nggak beres di sana. Duh!

Bayangin aja, menurut laporan BPK, Pemkab Tangerang ini beli tanah 64.607 meter persegi yang ternyata nggak perlu-perlu banget, dengan harga super fantastis: Rp26,4 miliar! Gila kan? Bukan cuma itu, BPK juga ngasih lampu kuning karena lahan yang dibeli itu nempel banget sama area perumahan warga di Kota Tigaraksa Blok AE. Potensi sengketa? Auto ada, guys!

Terus, pas kita coba konfirmasi ke Ustur Ubadi, salah satu anggota DPRD, dia langsung ngeles. Katanya, urusan lahan ini bukan tugas dia, tapi tugasnya Komisi I. "Coba ke Komisi I (DPRD Kabupaten Tangerang)," katanya singkat, Senin (21/7) malam.

Eh, tapi pas ke Komisi I, jawabannya malah makin bikin geleng-geleng. Beberapa anggota Komisi I yang punya tupoksi ngawasin bidang pemerintahan, hukum, dan pertanahan, malah ngelimpahin masalahnya ke Komisi II. Mahfudz Fudianto, Ketua Komisi I, malah bilang saling lempar tanggung jawab itu wajar. "Kan saya waktu itu belum jadi dewan. Belum jadi dewan saya itu mah," dalihnya enteng.

Lebih parah lagi, pas ditanya apakah DPRD bakal bentuk panitia khusus buat nyelidikin indikasi korupsi ini, Mahfudz malah milih kabur! "Saya no komen, karena kan kita belum menjabat. Saya sudah konfirmasi ke Ustur-nya," pungkasnya. Kayak menghindar dari PR banget, ya?

Nah, rupanya masalah ini udah bikin gerah Ikatan Alumni Sekolah Anti Korupsi (IKA SAKTI) Tangerang. Mereka udah mendesak Pemkab Tangerang buat buka semua dokumen pengadaan RSUD Tigaraksa. Mereka juga minta klarifikasi soal pembelian tanah yang super duper gede dan nempel sama rumah warga itu.

Desakan ini udah dikirim lewat surat ke Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DPPP), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), sama Sekretaris Daerah (selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah).

"Ini adalah titik awal untuk membuka skandal dugaan korupsi dengan skema sistemik yang diduga disusun rapi oleh elite lokal," kata Doni Nuryana, Alumni SAKTI Tangerang, Senin (21/7). Wah, bau-baunya makin nggak enak nih! *Aman*

 

Mau pasang iklan biar bisnismu makin nge-hits kayak berita ini? Langsung aja chat kami di WhatsApp: 62895405768564 atau klik aja link ini biar sat-set: https://wa.me/62895405768564

 

 


Post a Comment

أحدث أقدم