Kab Tangerang
– Guys, dengerin ini! Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang
lagi diguncang isu panas. Mereka saling lempar tanggung jawab soal pembelian
lahan buat RSUD Tigaraksa yang ternyata kebanyakan dan bermasalah.
Jujur, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) udah nunjukin ada yang nggak beres di
sana. Duh!
Bayangin aja, menurut
laporan BPK, Pemkab Tangerang ini beli tanah 64.607 meter persegi yang
ternyata nggak perlu-perlu banget, dengan harga super fantastis: Rp26,4
miliar! Gila kan? Bukan cuma itu, BPK juga ngasih lampu kuning karena lahan
yang dibeli itu nempel banget sama area perumahan warga di Kota Tigaraksa
Blok AE. Potensi sengketa? Auto ada, guys!
Terus, pas kita coba
konfirmasi ke Ustur Ubadi, salah satu anggota DPRD, dia langsung ngeles.
Katanya, urusan lahan ini bukan tugas dia, tapi tugasnya Komisi I. "Coba
ke Komisi I (DPRD Kabupaten Tangerang)," katanya singkat, Senin (21/7)
malam.
Eh, tapi pas ke Komisi
I, jawabannya malah makin bikin geleng-geleng. Beberapa anggota Komisi I yang
punya tupoksi ngawasin bidang pemerintahan, hukum, dan pertanahan, malah
ngelimpahin masalahnya ke Komisi II. Mahfudz Fudianto, Ketua Komisi I,
malah bilang saling lempar tanggung jawab itu wajar. "Kan saya waktu itu
belum jadi dewan. Belum jadi dewan saya itu mah," dalihnya enteng.
Lebih parah lagi, pas
ditanya apakah DPRD bakal bentuk panitia khusus buat nyelidikin indikasi
korupsi ini, Mahfudz malah milih kabur! "Saya no komen, karena kan
kita belum menjabat. Saya sudah konfirmasi ke Ustur-nya," pungkasnya.
Kayak menghindar dari PR banget, ya?
Nah, rupanya masalah
ini udah bikin gerah Ikatan Alumni Sekolah Anti Korupsi (IKA SAKTI)
Tangerang. Mereka udah mendesak Pemkab Tangerang buat buka semua dokumen
pengadaan RSUD Tigaraksa. Mereka juga minta klarifikasi soal pembelian tanah
yang super duper gede dan nempel sama rumah warga itu.
Desakan ini udah
dikirim lewat surat ke Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DPPP), Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), sama Sekretaris Daerah (selaku
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah).
"Ini adalah titik
awal untuk membuka skandal dugaan korupsi dengan skema sistemik yang diduga
disusun rapi oleh elite lokal," kata Doni Nuryana, Alumni SAKTI
Tangerang, Senin (21/7). Wah, bau-baunya makin nggak enak nih! *Aman*
Mau pasang iklan biar
bisnismu makin nge-hits kayak berita ini? Langsung aja chat kami di WhatsApp:
62895405768564 atau klik aja link ini biar sat-set: https://wa.me/62895405768564
إرسال تعليق