ROHUL, (5/11/2025) — Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menggelar Apel Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, bertempat di halaman Kantor Bupati Rokan Hulu. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Rokan Hulu H. Syafaruddin Poti, SH, MM.
Turut hadir Kapolres Rokan Hulu AKBP Emil Eka Putra, S.IK, MH, unsur Forkopimda, para asisten dan staf ahli Bupati, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
Dalam sambutannya, Wabup Syafaruddin Poti menyampaikan bahwa apel ini merupakan bentuk pengecekan kesiapan personel dalam pencegahan dan penanggulangan bencana alam, agar seluruh unsur yang terlibat dapat bersinergi secara sigap, cepat, dan tepat demi menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, bencana alam merupakan salah satu tantangan global yang dihadapi seluruh negara. Berdasarkan laporan United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) tahun 2025, terdapat sekitar 124 juta jiwa yang terdampak bencana setiap tahunnya,” ujar Wabup.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa secara geografis Indonesia yang terletak di kawasan Pacific Ring of Fire menjadikannya salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia. Berdasarkan survei indeks tahun 2025, Indonesia menempati peringkat ketiga negara dengan potensi bencana alam tertinggi di dunia.
Berdasarkan data BNPB hingga 19 Oktober 2025, tercatat 2.606 kejadian bencana di Indonesia, terdiri atas 1.289 banjir, 544 cuaca ekstrem, 511 kebakaran hutan dan lahan (karhutla), 185 tanah longsor, 22 gempa bumi, 4 erupsi gunung, serta beberapa bencana lainnya.
Akibatnya, 361 orang meninggal dunia, 37 hilang, 615 luka-luka, 5,4 juta jiwa mengungsi, serta 31.496 rumah dan 887 fasilitas umum/perkantoran rusak.
Wabup Syafaruddin menegaskan, dampak bencana tidak hanya berupa korban jiwa dan kerugian ekonomi, namun juga menimbulkan trauma psikologis dan gangguan sosial masyarakat. Karena itu, dibutuhkan langkah yang responsif dan berkesinambungan untuk mencegah serta menanggulangi potensi bencana.
“Kecepatan dan kesiapan menjadi faktor utama keberhasilan penanganan bencana. Oleh karena itu diperlukan kesiapan optimal dari seluruh elemen bangsa — mulai dari TNI/Polri, pemerintah pusat hingga daerah, BNPB, Basarnas, BMKG, kementerian/lembaga, hingga masyarakat,” jelasnya.
Ia juga mengutip arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 20 Oktober 2025, yang menekankan bahwa pemerintah diberi amanah oleh rakyat untuk melindungi mereka dari segala ancaman, termasuk bencana alam.
“Amanah ini bukan sekadar tanggung jawab pelaksanaan tugas, melainkan panggilan moral dan wujud pengabdian tulus terhadap kemanusiaan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup menyampaikan delapan penekanan penting sebagai pedoman dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana, yakni:
1. Melakukan deteksi dini dan pemetaan wilayah rawan bencana secara berkelanjutan melalui kolaborasi dengan BMKG dan pihak terkait.
2. Memberikan informasi dan imbauan kamtibmas terkait potensi ancaman bencana.
3. Memastikan kesiapan personel, sarana, prasarana, serta logistik pendukung agar dapat segera digerakkan kapan pun diperlukan.
4. Menyelenggarakan simulasi tanggap darurat bencana secara rutin sebagai sarana edukasi dan pelatihan kesiapsiagaan.
5. Mengedepankan kecepatan dan ketepatan respon dalam evakuasi, penyaluran bantuan, pertolongan, serta percepatan pemulihan sosial dan ekonomi.
6. Melaksanakan tugas kemanusiaan dengan empati, humanis, dan profesional, untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
7. Menjalankan penanggulangan bencana sesuai prosedur di setiap tahapan serta melakukan evaluasi berkelanjutan guna meningkatkan ketangguhan daerah.
8. Meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas sektor agar penanganan bencana berjalan terpadu dan tepat sasaran.
“Melalui sinergitas dan kolaborasi yang terintegrasi, kita akan mampu memaksimalkan mitigasi bencana, menurunkan tingkat kerentanan masyarakat, serta menjaga stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional,” pungkas Wabup Syafaruddin Poti.
Sumber : Kominfo Rokan Hulu
Editor : Irfan Syah
إرسال تعليق