ROHUL — Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, Evenri Sihombing, S.E., M.Si., bersama jajaran, melakukan peninjauan mendalam terhadap sejumlah proyek pembangunan gedung di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Rabu (10/12/2025). Kunjungan ini menegaskan komitmen BPKP untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran—baik APBN, APBD Riau, maupun APBD Rohul—digunakan secara tepat sasaran, efisien, dan akuntabel.
Didampingi langsung oleh Bupati Rohul Anton, S.T., M.M., Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, S.H., M.M., Ketua DPRD Hj. Sumiartini, serta Dirut RSUD Rohul dr. Zuldi Afki, Sp.P., rombongan meninjau dua lokasi strategis:
1. Gedung DPRD Kabupaten Rokan Hulu yang baru selesai dibangun, dan
2. Proyek Gedung 6 Lantai RSUD Rokan Hulu yang telah mangkrak selama kurang lebih 9 tahun.
Proyek Disebut “On The Track”, Namun Ada Catatan Kritis
Dalam keterangannya, Evenri Sihombing menyebut dua proyek tersebut secara visual sudah “On The Track”, artinya dinilai sesuai jadwal, cakupan, serta anggaran.
“Kalau bangunan gedung DPRD dan RSUD Rokan Hulu secara visual sudah On The Track. Karena juga dari awal perencanaan selalu kita kawal,” ujar Evenri.
Meski demikian, BPKP tetap memberi sejumlah catatan perbaikan kepada kontraktor dan dinas terkait.
Catatan untuk proyek RSUD baru (DAK 2025 ± Rp 5 Miliar):
Perbaikan atap agar tidak bocor
Pekerjaan harus diselaraskan sepenuhnya dengan kontrak kerja
Catatan untuk Gedung DPRD Rohul:
Pembenahan area depan gedung
Penyempurnaan beberapa bagian interior
Catatan tersebut telah diserahkan kepada Disperkim Rohul untuk ditindaklanjuti.
Fokus Utama: Proyek RSUD 6 Lantai yang Akan Dilanjutkan 2026
Salah satu agenda terpenting BPKP adalah rencana kelanjutan proyek Gedung RSUD 6 Lantai yang telah mangkrak hampir satu dekade, dan direncanakan kembali dibangun pada Tahun Anggaran 2026.
Evenri menegaskan BPKP mendukung penuh kelanjutan pembangunan gedung vital tersebut, namun dengan syarat ketat:
“Kita mendukung lanjutan pelaksanaan pembangunannya, namun dilakukan audit fisik bangunannya dan biaya awal pembangunannya agar tidak ada masalah lagi ke depannya,” tegasnya.
Audit fisik dan audit biaya ini penting untuk memastikan bangunan layak dilanjutkan, serta menjadi upaya mitigasi risiko hukum di masa mendatang.
DPRD Rohul: Anggaran Lanjutan Sudah Masuk KUA-PPAS 2026
Ketua DPRD Rohul, Hj. Sumiartini, menyampaikan bahwa seluruh catatan BPKP telah diserahkan kepada dinas terkait. DPRD juga mendukung penuh percepatan kelanjutan proyek RSUD.
“Untuk lanjutan pembangunannya, kami dari DPRD Rohul sudah menyampaikan kepada Bupati. Ada dana yang akan dipinjam sebesar Rp 146 Miliar dan sudah masuk pada Rancangan KUA PPAS 2026,” jelasnya.
RSUD Rohul Siap Tindak Lanjut Arahan BPKP
Direktur RSUD Rohul, dr. Zuldi Afki, mengapresiasi peninjauan yang dilakukan BPKP dan memastikan seluruh catatan akan segera ditindaklanjuti demi percepatan pembangunan layanan kesehatan di daerah.
Komitmen Bersama untuk Pelayanan Publik
Peninjauan BPKP Riau ini menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap proyek-proyek strategis daerah, terutama yang berkaitan langsung dengan layanan publik seperti gedung DPRD dan fasilitas kesehatan. Dengan audit menyeluruh dan sinergi pemerintah daerah, proyek-proyek tersebut diharapkan dapat selesai tepat waktu, berkualitas, dan bermanfaat luas bagi masyarakat Rokan Hulu.
Sumber : Kominfo Rohul
Editor : Irfan Syah
إرسال تعليق