Tangsel/opini - Dalam seminggu terakhir, masyarakat Kota Tangerang Selatan dikejutkan oleh dugaan korupsi anggaran dalam pengelolaan sampah yang melibatkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan jajarannya, dengan nilai mencapai Rp75 miliar.
Dugaan ini mencuat setelah terungkap bahwa ada pembuatan perusahaan fiktif yang diduga digunakan untuk mengelola sampah di Cipeucang.
Berita mengenai kasus ini telah ramai dibahas di berbagai media, baik online, cetak, maupun televisi, menunjukkan betapa pentingnya isu ini bagi masyarakat.
Saat berada di Tempat Ngopi DPR (Dibawah Pohon Rindang) — sebuah lokasi yang sudah tidak asing lagi bagi para pekerja lapangan — diskusi tentang kasus ini menjadi topik hangat.
Dengan segelas kopi di tangan dan angin sepoi-sepoi yang berhembus di bawah pohon rindang, para pengunjung saling berbagi pandangan dan opini.
Dari pembicaraan yang terjadi, terlihat bahwa masyarakat sangat prihatin dengan maraknya kasus korupsi di Indonesia, terutama di Tangsel dalam beberapa minggu belakangan.
Banyak yang mempertanyakan, Mengapa kasus seperti ini baru terungkap di tahun 2025, padahal praktik korupsi sudah berlangsung jauh sebelumnya?
Beberapa orang mulai membandingkan situasi ini dengan pengadaan barang di tahun 2024 VS Pilkada 2024 yang juga dipenuhi dengan dugaan penyimpangan.
Menyikapi Secara Positif
Namun, di tengah suasana diskusi yang penuh tawa dan canda, ada suara yang berusaha memberikan perspektif positif.
Salah seorang pengunjung mengingatkan bahwa kita seharusnya bisa menyikapi masalah ini dengan netral, tidak berpihak pada satu sisi atau lainnya.
Dalam hal ini, tidak mungkin hanya setingkat kepala dinas yang terlibat. Pasti ada dalang yang lebih besar di balik ini, kita harus membongkar siapa yang ada di balik layar, dan mungkin lingkungan Instansi lain juga seperti ini (yang saat ini tidak di ketahui) ujarnya.
Kesadaran ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya ingin tahu siapa yang bersalah, tetapi juga berharap agar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Banten dapat mengusut tuntas masalah ini hingga ke akarnya.
Mereka menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dapat terjaga.
Kecemasan Terhadap Praktik Korupsi Lainnya Selain kasus pengelolaan sampah ini, masyarakat juga menyadari bahwa masih banyak instansi lain yang mungkin melakukan tindakan serupa.
Kita harus terus mengawasi dan mendukung upaya pemberantasan korupsi, bukan hanya pada kasus ini, tetapi juga di seluruh instansi lainnya, tambah salah satu peserta diskusi.
Kekhawatiran ini mencerminkan keinginan masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dari praktik korupsi, di mana setiap anggaran yang dialokasikan dapat benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.
Dengan harapan akan penegakan hukum yang lebih baik, mereka berharap kasus ini dapat menjadi momentum untuk perubahan positif di Tangerang Selatan dan di seluruh Indonesia.
Dengan demikian, diskusi di Tempat Ngopi DPR (dibawah Pohon Rindang) bukan hanya sekadar obrolan ringan, tetapi juga mencerminkan aspirasi masyarakat yang mendambakan keadilan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik.
Masyarakat berharap agar semua pihak yang terlibat dapat bertanggung jawab dan kasus ini dapat diselesaikan dengan tuntas, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat pulih kembali.
laporan Aman
Posting Komentar