ROHUL – Wakil Bupati Rokan Hulu, H. Syafaruddin Poti, SH, MM, menghadiri rapat asistensi daerah terkait proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk Tahun Anggaran (TA) 2026. Rapat yang digelar secara virtual tersebut membahas daerah-daerah dengan proyeksi pendapatan yang dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan belanja minimum.
Dalam kegiatan itu, Wakil Bupati didampingi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Rokan Hulu, Drs. H. Yusmar, M.Si, bersama jajaran perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
Rapat asistensi ini menjadi penting mengingat struktur APBD Rokan Hulu menghadapi tantangan serius, di mana proyeksi kemampuan keuangan daerah diperkirakan belum sepenuhnya mampu menutup kebutuhan belanja wajib pada tahun 2026.
Pihak pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah memaparkan sejumlah indikator makro daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu tercatat cukup kuat di angka 6,79 persen, melampaui rata-rata nasional. Namun demikian, tingkat kemiskinan masih menjadi tantangan dengan angka 8,12 persen atau sekitar 70,65 ribu jiwa.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di angka 73,61, masih di bawah rata-rata kabupaten secara nasional yang mencapai 75,06. Prevalensi stunting tercatat sebesar 21,40 persen, sementara kondisi infrastruktur jalan kabupaten tergolong memprihatinkan dengan tingkat kerusakan mencapai 75,2 persen atau sekitar 1.875,41 kilometer.
Menanggapi paparan tersebut, Wakil Bupati Syafaruddin Poti menjelaskan realisasi dan rencana belanja wajib daerah yang menjadi fokus asistensi. Pada sektor pendidikan, alokasi anggaran telah ditetapkan sebesar 20 persen dari total belanja, dengan capaian saat ini sekitar 34,62 persen dari target alokasi.
Sementara itu, belanja infrastruktur ditargetkan sebesar 40 persen, namun realisasinya baru mencapai 28,57 persen. Untuk belanja pegawai, proyeksi tahun 2026 direncanakan sebesar 30 persen, tetapi saat ini masih berada di angka 38,18 persen.
Di sisi pendapatan, Wabup juga memaparkan capaian pajak dan retribusi daerah yang menunjukkan variasi kinerja. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tercatat sebesar 73,17 persen, pajak rokok 79,05 persen, pajak tenaga kelistrikan 36,42 persen, dan pajak air tanah masih relatif rendah di angka 18,72 persen.
Lebih lanjut, Syafaruddin Poti menegaskan potensi besar Rokan Hulu sebagai daerah dengan perkebunan kelapa sawit terluas, yang didukung keberadaan sekitar 50 hingga 56 pabrik kelapa sawit.
“Kami berharap adanya dukungan untuk hilirisasi industri sawit serta pelibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD/Perseroda) sebagai mitra strategis guna meningkatkan pendapatan daerah,” ujarnya.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu juga terus mendorong penguatan sektor UMKM melalui program pinjaman modal tanpa bunga, khusus untuk pinjaman di bawah Rp5 juta, dengan bunga ditanggung oleh APBD.
Rapat asistensi ditutup dengan harapan dan permohonan arahan dari pemerintah pusat agar Kabupaten Rokan Hulu mampu memenuhi ketentuan belanja minimum sekaligus mengoptimalkan potensi daerah di tengah tekanan fiskal yang dihadapi.
Sumber : Kominfo Rohul
Editor : Irfan Syah
Posting Komentar