ROHUL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) kembali menggelar Talk Show "Surambi Nogori Bupati Menyapa" dengan mengangkat tema "Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati", yang berlangsung di Ruang Conference Diskominfo Rokan Hulu, Kamis (23/7/2026).
Program yang telah digagas sejak November 2021 melalui Radio Swara Lima Luhak tersebut kembali dioptimalkan sebagai sarana penyampaian informasi publik yang transparan sekaligus mempererat komunikasi antara pemerintah daerah, insan pers, dan masyarakat.
Talk show menghadirkan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Rokan Hulu, Drs. H. Yusmar, M.Si, sebagai narasumber utama, didampingi Kepala Diskominfo Suharman Nasution, S.Pi., MM. Turut hadir Kabag Kesra Saprizal AH, Kabag Umum Abdullah, SE, Kepala BPBJ Muhardhan Julfhatony, S.STP., M.Si, Kabid IKP Dr. Rudy Fadrial, S.Sos., M.Si, serta perwakilan organisasi wartawan se-Kabupaten Rokan Hulu.
Dalam pemaparannya, Yusmar menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan media massa dalam menyampaikan berbagai kebijakan serta isu-isu strategis kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan akurat.
Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan visi Bupati Rokan Hulu Anton, ST., MM dan Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, SH., MM, yakni mewujudkan Rokan Hulu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM, pengelolaan sumber daya alam di sektor perkebunan dan pertanian yang berwawasan lingkungan, menuju masyarakat yang religius dan berkelanjutan.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemkab Rokan Hulu menetapkan empat misi strategis, yaitu meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan daerah yang terintegrasi, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan kapasitas aparatur, serta mengoptimalkan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.
Selain itu, Yusmar memaparkan lima program prioritas utama pemerintah daerah, meliputi penyelesaian sengketa hak guna usaha (HGU) dan penguatan legalitas aset masyarakat, percepatan pertumbuhan sektor riil dan pemerataan infrastruktur strategis, peningkatan kualitas pelayanan publik dan jaring pengaman sosial, optimalisasi administrasi pemerintahan serta efisiensi birokrasi, hingga mitigasi risiko hukum dan penanganan perkara pertanahan secara komprehensif.
Dalam mendukung transformasi birokrasi, Pemkab Rohul juga terus mengembangkan berbagai inovasi layanan berbasis digital, di antaranya e-RFK (Realisasi Fisik dan Keuangan), e-Fopi (Pendokumentasian Foto dan Pidato Pimpinan), Sipintar (Administrasi Produk Hukum), Sipormat (Sistem Informasi Kecamatan), serta e-Sakip (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
Tak hanya memaparkan arah kebijakan, kegiatan tersebut juga menjadi forum diskusi terbuka bersama insan pers. Berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat turut dibahas, termasuk evaluasi prestasi Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Kabupaten Rokan Hulu.
Menanggapi hal tersebut, Yusmar menyampaikan bahwa Pemkab Rohul telah mempersiapkan langkah strategis menjelang pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi Riau Tahun 2027, di mana Rokan Hulu akan menjadi tuan rumah. Pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ), meniadakan rekrutmen sepihak, serta memperkuat pembinaan melalui pelatihan rutin bersama official dan pelatih profesional.
Dalam kesempatan itu, Yusmar juga memberikan penjelasan secara terbuka terkait pembiayaan operasional penjemputan dan pengantaran jamaah haji Rokan Hulu Tahun 2026 yang sempat menjadi perbincangan di media sosial. Ia menegaskan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pasal 23, biaya transportasi dari embarkasi menuju daerah asal merupakan tanggung jawab pemerintah daerah tanpa menggunakan dana setoran awal jamaah. Anggaran tersebut mencakup biaya transportasi, pengangkutan kargo, konsumsi, hingga penginapan transit yang seluruhnya dikelola secara akuntabel.
Sementara itu, perwakilan organisasi wartawan menyampaikan apresiasi atas keterbukaan informasi yang diberikan Pemkab Rokan Hulu. Mereka juga mengusulkan adanya regulasi teknis yang lebih jelas terkait dukungan operasional dan publikasi kegiatan-kegiatan strategis daerah, seperti MTQ maupun pengawasan penyelenggaraan ibadah haji.
Menanggapi masukan tersebut, Pj Sekda menyatakan akan mengoordinasikannya bersama Diskominfo dan Bagian Kesra agar terbangun kemitraan media yang semakin baik, transparan, adil, dan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.
Melalui Talk Show "Surambi Nogori Bupati Menyapa", Pemkab Rokan Hulu berharap informasi resmi pemerintah dapat tersampaikan secara akurat kepada masyarakat, mampu menangkal disinformasi yang berkembang, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, media, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan Kabupaten Rokan Hulu.
Sumber : Kominfo
Editor : Irfan Syah
Posting Komentar