Tangsel, 29 Oktober 2025 – Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, mengumumkan kebijakan kontroversial yang bakal mengguncang aparatur sipil negara (ASN) di daerahnya. Dalam upaya ekstrem menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, Pemkot Tangsel tidak hanya memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebesar 6 persen, tetapi juga menunda pembayaran gaji bulanan selama dua bulan penuh. Langkah ini dipicu oleh pemotongan transfer keuangan daerah (TKD) dari pemerintah pusat senilai Rp510 miliar, yang mengancam stabilitas fiskal kota.
Benyamin mengakui, keputusan ini seperti bom waktu yang bisa memicu gelombang protes, namun ia menyebutnya sebagai "pilihan sulit" untuk menghindari kebangkrutan daerah.
Dalam konferensi pers di Gedung Galeri dan UKM Tangsel pada Selasa, 28 Oktober 2025, Benyamin menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan strategi darurat untuk menyeimbangkan keuangan daerah. “Tapi gaji itu saya tunda aja, bukan saya nggak bayar. Untuk teknisnya di bulan apa nanti anak-anak yang ngatur. Saya mengambil kebijakan strategisnya,” ujarnya, menekankan bahwa penundaan bukan berarti penghapusan, melainkan penyesuaian temporer.
Ia menggarisbawahi pentingnya mitigasi risiko melalui proses Mutual Check Nol (MC-0) sebelum eksekusi, yang melibatkan semua pihak terkait untuk memastikan transparansi.
Benyamin tidak ragu menyebut langkah ini "ekstrem" dan "tidak disukai oleh orang mungkin," namun ia bersikeras bahwa itu satu-satunya jalan untuk menjaga APBD agar tidak ambruk. “Saya harus mengambil kebijakan yang ekstrem, tidak disukai oleh orang mungkin, tapi saya harus menyeimbangkan APBD Kota Tangsel,” tegasnya, sambil mengingatkan bahwa ASN sebagai tulang punggung pemerintahan harus ikut berkorban demi kepentingan bersama. Ia memastikan, kebijakan ini tidak akan diimbangi dengan kenaikan pajak daerah, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), untuk menghindari beban tambahan pada masyarakat. “Saya tidak mau membebani masyarakat. Karena itu, saya kurangi belanja, bukan menaikkan pajak,” katanya, menunjukkan komitmen pada prinsip keadilan sosial.
Harapan di Tengah Badai: Efisiensi Sementara Tunggu PAD Naik
Wali Kota berharap kebijakan efisiensi ini bersifat sementara, dengan asumsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tangsel akan meningkat signifikan di tahun anggaran berikutnya. “Harapan saya di perubahan APBD 2026, ada tambahan dari PAD dan penerimaan keuangan,” tutup Benyamin, optimis bahwa langkah ini akan membuka jalan bagi pemulihan fiskal yang lebih kuat. Namun, para pengamat ekonomi memperingatkan bahwa penundaan gaji bisa menimbulkan demoralisasi di kalangan ASN, yang berpotensi mengganggu pelayanan publik. Pemerintah pusat dan DPRD Tangsel diharapkan turun tangan untuk memberikan solusi alternatif, seperti alokasi dana tambahan atau restrukturisasi utang, agar kebijakan ekstrem ini tidak menjadi preseden buruk bagi daerah lain.
Keputusan ini menambah panasnya diskusi tentang pengelolaan keuangan daerah di era keterbatasan anggaran. ASN Tangsel kini dihadapkan pada ujian kesabaran, sementara masyarakat menunggu apakah langkah ekstrem ini benar-benar efektif menyelamatkan daerah dari krisis. (Aman)
Posting Komentar